Dalam hearing ini, dewan kota minta penjelasan kepada pihak terkait penjelasan mengenai pembuatan kartu nelayan dan kegiatan asuransi bagi nelayan tahun anggaran 2016, khususnya dalam hal ini percepatan usulan Nelayan Calon Penerima Bantuan Premi Asuransi bagi Nelayan (NCP-BPAN) di Kota Bengkulu.
Anggota Komisi I DPRD Kota Bengkulu sekaligus menjadi Pimpinan rapat, Iswandi mengatakan bahwa tujuan diadakan hearing tersebut yaitu untuk mengetahui apa saja langkah -langkah yang sudah dilakukan DKP Kota Bengkulu menanggapi terkait keputusan yang sudah ditetapkan oleh pihak kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 9 September lalu.
Menurut Iswandi, hal ini penting dilakukan agar jangan sampai terjadi gejolak dikemudian hari. Untuk itu, pihaknya berharap BKP juga dapat mensosialisasikan pada seluruh nelayan khususnya di kota Bengkulu.
\"Kartu asuransi nelayan yang sudah diwacanakan oleh Kementrian Pusat harus segera ditindaklanjuti,\" katanya
Sementara itu, kepala Dinas Kelautan dan Perikanan kota Bengkulu Masrizal mengatakan, sejauh ini pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik, melalui media sosial atau pun terjun langsung kelapangan.
Adapun besarnya premi asuransi untuk setiap satu orang nelayan pertahun adalah sebesar Rp.175.000,-. Sedangkan nilai manfaat yang akan diterima oleh nelayan diantaranya, kematian sebesar Rp. 200 juta, cacat tetap Rp. 100 juta, biaya pengobatan Rp. 20 juta.
\"Banyaknya nelayan yang tidak mau meluangkan waktunya untuk mengurus kartu nelayan ini juga menyebabkan hingga kini masih banyak nelayan yang belum memiliki kartu nelayan maupun asuransi Nelayan,\"terangnya.
Selain itu, Masrizal menambahkan keterbatasan anggaran yang dimiliki DKP Kota Bengkulu saat ini, menjadi kendala dalam prosessosialisasi. Mengingat anggran yang sudah diajukan beberapa waktu lalu belum terpenuhi.
\"Kami tetap akan bekerja semaksimal mungkin agar seluruh nelayan dapat menikmati program dari kementerian ini,\"terangnya.
Pantauan bengkuluekspress.com, tampak hadir dalam hearing tersebut anggota Komisi I lainnya diantaranya, Maghdaliansi, Zulaidi, Mardiyanti, Sawaludin Simbolon, Hotman Nababan, Bahyudin Basrah, Nazarudin Hutagalung. (One)