ARGA MAKMUR, BE - Provinsi Bengkulu diketahui tidak masuk ke dalam kawasan strategis nasional sesuai dengan interuksi presiden Joko Widodo. Hal ini tentunya berdampak langsung dengan Kabupaten Bengkulu Utara (BU).
Mulai dari tingkat kemiskinan 13,9 persen, skema APBD pendapatan hanya Rp 1,169 triliun dan PAD hanya berkisar Rp 63 miliar disinyalir karena Bengkulu tidak masuk kawasan strategis nasional.
\"Bagaimana menjalankan pembangunan yang pesat jika APBD saja sudah habis dengan belanja langsung dan tidak langsung. Hal ini bisa dijadikan pertimbangan untuk diadukan ke pusat,\" jelas Kepala Bappeda BU, Mustarani Abidin saat menyampaikan pendapat dalam kunjungan kerja anggota DPD dan DPR RI, Riri Damayanti SP Si dan Anarulita Muchtar, Kamis (31/3).
Lanjut Mustarani, sudah seharusnya anggota DPD dan DPR RI mengetahui permasalahan yang ada disetiap daerah. Sehingga bisa menjadi bahan argumentasi ketika bertemu dengan menteri di pusat. Bisa dijadikan pertimbangan bagaimana menolong Provinsi Bengkulu menjadi kawasan strategis nasional.
\"Mereka sebagai perwakilan Provinsi Bengkulu bisa beradu argumen dengan pemerintah pusat untuk mencapai target provinsi Bengkulu masuk kawasan strategis nasional. Jika sudah masuk, tentunya kabupaten akan mendapatkan dampak positif,\" imbuh Mustarani.
Menurut Riri Damayanti, ia sudah pernah menyampaikan permasalahan tersebut di rapat komite DPD RI. Menurutnya kesulitan Bengkulu menembus kawasan strategis nasional karena di pusat juga sering berganti pimpinan. Jika pimpinan berganti otomatis wewenang juga berubah. Meski demikian, ia menerima semua permasalahan yang disampaikan kepala dinas untuk dijadikan modal untuk disampaikan ke pusat. Mulai dari permaslahan kemiskinan, APBD, PAD rendah, listrik serta permasalahan lain yang menyangkut kemajuan pembangunan daerah.
\"Saya mengakui Bengkulu memang masih tertinggal jika dibandingkan dengan Provinsi lain. Tetapi kita selalu dan terus berusaha agar bengkulu masuk kawasan strategis nasional,\" pungkas Riri.(167)