ARGA MAKMUR, BE - Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten BU, Dullah SE, mengaku sulit mengusulkan formasi polisi hutan (Polhut).
Menurutnya sulitnya mengusulkan formasi Polhut karena seleksi formasi Polhut tidak sama dengan formasi umum. Karena diketahui formasi Polhut menerapkan faktor fisik dalam seleksi. \"Memang susah mengusulkan formasi Polhut, seleksi yang diterapkan berbeda dengan formasi umum,\" kata Dullah.
Lanjut Dullah, selain berbeda dengan formasi umum dalam seleksinya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pemerintah Daerah tentang pembagian kewenangan urusan, perekrutan formasi Polhut sudah ditarik ke Provinsi. Kabupaten tidak lagi mempunyai wewenang melakukan perekrutan. \"Sekarang tinggal lagi kewenangan pihak provinsi, jika ada formasi polhut tahun ini Kabupaten BU mendapatkan jatah atau tidak,\" imbuh Dullah.
Jumlah Pohut di Kabupaten BU hanya 10 orang, sangat tidak mungkin bisa menjaga maksimal luas hutan yang mencapai 200 ribu hektar. \"Sekarang jika pemerintah pusat tanggap, apa iya dengan jumlah polisi hutan 10 orang bisa maksimal menjaga luas hutan yang mencapai ratusan hektar,\" tegas Dullah.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten BU, Nirzawan SH MSi tetap berharap tahun ini ada jatah formasi Polhut untuk Kabupaten BU. Polhut yang jumlahnya 12 orang sudah berkurang karena pensiun. Sementara pengerusakan setiap tahun mengalami peningkatan. \"Semoga pemerintah baru dan pemerintah pusat tahu, untuk menjaga hutan yang mencapai 200 ribu hektar tidak mungkin dijaga 10 orang anggota polisi hutan,\" kata Nirzawan.
Seperti yang diketahui, setidaknya Kabupaten BU membutuhkan 65 anggota polhut untuk menjaga luas hutan 200 ribu hektar. Terbentang dari perbatasan Napal Putih dan Ipuh serta Air Rami perbatasan Kabupaten Benteng terbagi menjadi Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Konservasi.(167)