|
TANGSEL – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus sekolah negeri bertaraf internasional atau rintisan sekolah bertaraf internasional (SBI/RSBI) diduga menguntungkan sekolah swasta berlabel internasional.
Sekarang mereka menjadi pemain tunggal penyedia lanyanan pendidikan berkualitas meskipun biayanya mahal.
Potensi itu saat ini menjadi kegelisahan jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Untuk itu, mereka meminta sekolah negeri eks RSBI bisa menjaga kualitasnya.
’’Kalau bisa kualitasnya harus naik dibandingkan ketika masih dilabeli RSBI,’’ tandas Mendikbud Mohammad Nuh usai bertemu dengan guru se-Kota Tangerang Selatan di Univeristas Terbuka (UT) kemarin.
Pihak Kemendikbud memastikan jika MK tidak melarang sekolah negeri eks RSBI untuk terus menggenjot kualitas layanan pendidikan. Begitu juga untuk sekolah-sekolah negeri lainnya. Sebab yang menjadi amar putusan MK adalah penghapusan pasal di UU Sisdiknas yang melandasi pengoperasional SBI/RSBI.
Perkara biaya untuk menggenjot kualitas tersebut, Nuh mengatakan pengelola tidak perlu khawatir. Dia mengatakan pemerintah tidak akan tinggal diam. ’’Masak salah kalau kami pemerintah ingin menciptakan sekolah berkualitas. Coba nilai dengan hati,’’ ujar menteri asal Surabaya itu.
Kemendikbud sedang menjajaki pemberian hibah kompetisi untuk sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Sekolah eks RSBI dan sekolah umum lainnya berhak berkompetisi untuk merebutkan hibah ini. Dengan hibah ini, diharapkan bisa membantu pembiayaan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan.
Dengan terjaganya kualitas pendidikan di sekolah-sekolah eks RSBI itu, Nuh mengatakan layanan pendidikan unggul tidak akan dimonopoli sekolah-sekolah swasta berlabel international yang menjamur di kota-kota besar. Diantaranya di Jakarta dan Surabaya.
Nuh mengatakan ketika RSBI masih ada masyarakat memiliki dua alternatif untuk menerima layanan pendidikan unggul. Yakni melalui sekolah negeri berlabel RSBI atau ke sekolah swasta internasional itu. ’’Bagi golongan tertentu mungkin tidak masalah masuk sekolah swasta top yang biayanya juga top itu,’’ kata Nuh.
Tetapi untuk kalangan masyarakat dengan tingkat ekonomi pas-pasan, tentu sulit untuk mengenyam pendidikan bertaraf internasional di sekolah swasta itu. Jalan satu-satunya adalah dengan masuk sekolah negeri yang juga bertaraf internasional (RSBI).
Mantan rektor ITS itu mengakui jika dalam praktenya banyak masyarakat kurang mampu mengeluh sulitnya akses masuk ke sekolah RSBI. Tetapi dia mengatakan jika kasus seperti ini sebagian besar hanya terjadi di Jakarta saja. Di kota-kota lainnya, seperti Surabaya, pemkot setempat mengklaim jika sekolah RSBI tidak memungut biaya apapun kepada siswa.
’’Kalau dalam praktenya (pembiayaan RSBI, red) ada yang melenceng, ya ayo kita perbaiki,’’ tandasnya. Nuh mengatakan kurang tepat ketika dalam urusan RSBI ini yang melenceng adalah tataran implementasi tetapi langsung mencabut dasar hukumnya.
Sumber di internal Kemendikbud menduga ada konspirasi besar di balik putusan MK ini. Dengan digugurkannya sekolah RSBI dia menduga saat ini sekolah-sekolah swasta internasional itu tertawa lebar. Sebab muncul dugaan jika RSBI dibiarkan berjalan terus hingga beralih status menjadi SBI, posisi sekolah-sekolah swasta internasional itu terncam.
Terkait tudingan ini, Nuh tidak mau berpolemik lebih jauh. Intinya karena putusan penghapusan RSBI ini sudah digedok MK, maka Kemendikbud dengan legawa harus menjalankannya. Dia bahkan mengatakan hari ini (13/1) akan bertemu langsung dengan Ketua MK Mahfud M.D. dalam forum alumni Universitas Islam Indonesia (UII) di Jakarta.
Dalam forum ini, Nuh mengatakan akan berkomunikasi secara non formal dengan Mahfud. Inti pembahasannya adalah soal putusan penghapusan RSBI. ’’Soal RSBI ini murni urusan akademik. Jangan sampai ditunggani kepentingan politik,’’ ujar mantan Menkominfo itu.
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar (Dirjen Dikdas) Kemendikbud Suyanto mengatakan, sebelum ada RSBI siswa-siswa yang mampu menembus olimpiade internasional didominasi sekolah-sekolah swasta internasional. Sayangnya Suyanto meminta nama-nama sekolah langganan olimpiade internasional itu tidak dikorankan.
Setelah sekolah negeri RSBI mulai tumbuh di Indonesia, mantan rektor UNY itu mengatakan banyak siswanya mampu tembus ke olimpiade internasional. Bahkan berhasil menyabet juara atau medali emas. ’’Banyak itu dari pelosok Semarang, Jawa Timur, dan lain-lainnya,’’ tutur Suyanto.
Untuk itu Suyanto berharap sekolah-sekolah eks RSBI tidak melunturkan tradisi mengikuti olimpiade internasional. Dia mengatakan untuk mengikuti olimpiade internasional ini tidak ujug-ujug. Tetapi melalui seleksi berjenjang mulai dari level kabupaten/kota hingga nasional dulu.
Selain menyanjung soal keunggulan RSBI, Suyanto mengakui juga sekolah dengan label itu memang memiliki kelemahan. Dia mengatakan kelemahan utama adalah soal akuntabilitas. Suyanto mengatakan seharusnya pemda yang menaungi sekolah RSBI harus mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan di sekolah.
Mulai dari komite sekolah, orang tua siswa hingga LSM bahkan media massa tidak perlu ditutup-tutupi untuk mengakses laporan keuangan di RSBI. Sebab bagaimapun juga sekolah RSBI negeri memiliki tanggung jawab transparansi kepada masyarakat karena memang lembaga publik. (wan)
|