ARGAMAKMUR, BE - Permasalahan tapal batas (Tabat), antara Kabupaten Bengkulu Utara (BU) dengan Kabupaten Lebong, jelang Pilkada serentak tanggal 9 Desember nanti tak kunjung mendapat kejelasan dari Pemrov selaku kuasa penetapan Tabat, dalam hal ini Gubernur Bengkulu. Permasalahan tabat ini tak kunjung selesai sehingga berdampak dengan pendataan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Hal ini kemudian dibahas bersama oleh Kapolda Bengkulu, Brigjend Pol M Ghufron, Polres BU, Bawaslu, KPU Provinsi, Pemkab BU dan KPU BU, bertempat di aula KPU BU, Kamis (27/8).
Selain membahas masalah Tabat, Kapolda sekaligus melakukan monitoring sejauh mana persiapan dan pengamanan Pilkada di Kabupaten BU.
Permasalahan Tabat belum ada titik temu, lantaran pihak Provinsi tidak hadir dalam mediasi ini. Pihak Pemkab BU mengaku sudah mengirimkan surat tapal batas ini kepada pihak provinsi, namun saat ini belum ada konfirmasi.
\"Kita sudah lama melayangkan surat ke pihak (Pemerintah) Provinsi terkait tapal batas ini. Seperti kita ketahui, sampai saat ini tidak ada konfirmasi dari pihak provinsi,\" kata Asisten I Pemkab BU, Sahat F Situmorang saat dialog berlangsung.
Menanggapi hal ini, Kapolda Bengkulu, M Ghufron memberikan solusi, akan memfasilitasi untuk menyelesaikan masalah tabat ini kepada pihak provinsi.
\"Saya siap memfasilitasi KPU Bengkulu Utara dan Pemkab Bengkulu Utara guna menyelesaikan masalah tapal batas ini kepada pihak Provinsi,\" jelas Kapolda.
Ditambahkan Kapolda, terkait pengamanan Pilkada di Kabupaten BU sejauh ini tahapannya berjalan sesuai prosedur. Meski Kabupaten BU memiliki daerah yang luas, tetapi ia mengharapkan kinerja Polres BU dalam mengamankan Pilkada nanti maksimal.
Untuk diketahui, warga di Desa Renajaya yang berjumlah 280 orang dan Desa Sukamulya 130 orang, Kecamatan Girimulya, Kabupaten BU, memiliki KTP Kabupaten Lebong terancam tidak dapat menggunakan hak suaranya untuk pilkada serentak di Kabupaten BU 9 Desember nanti, lantaran terkendala data domisili yang belum juga dikeluarkan oleh pihak Pemprov Bengkulu.(167)