Massa Hizbut Tahrir Demo Tolak BBM

BENGKULU, BE - Rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), mendapat  kecaman dan penolakan dari berbagai lembaga dan organisasi serta masyarakat luas.  Seperti halnya yang dilakukan puluhan anggota Hizbut Tahrir  Indonesia  DPD I Bengkulu. Siang kemarin, sekitar pukul 13.30 WIB, puluhan massa  HTI  menggelar aksi demonstrasi menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan liberalisasi Migas (minyak dan gas).   Aksi ini berlangsung di  bundaran Simpang Lima Kota Bengkulu.  Sebelum melakukan  aksi, massa demo itu mengawali kegiatan dengan doa dan dilanjutkan dengan orasi secara bergantian. Salah seorang orator, Taufiq mengatakan, pemerintahan Jokowi-JK tampaknya sudah bulat tekad segera menaikkan harga BBM, dengan kisaran Rp 8500/liter. Kenaikan itu dengan alasan untuk mengurangi beban subsidi yang sudah sangat besar, dan jika ini dilakukan maka  akan berimbas  semua bahan pokok. Menurut Taufiq, kebijakan  pemerintah dengan menaikkan harga BBM adalah kebijakan zalim yang akan menyengsarakan rakyat.  Sementara penghematan  tidaklah sebanding penderitaan yang dialami oleh rakyat.  Oleh karena itu, kebijakan kenaikan harga BBM harus ditolak.  \"Rakyat yang sudah miskin mau naik Angkot tarifnya dinaikkan, BBM naik rakyat tercekik,\" serunya seraya diikuti takbir  \"Allaahu Akbar\'\' dari para massa pendemo. Masih dikatakan Taufiq, menaikkan harga BBM sama saja dengan meliberalkan pengelolaan BBM yang bertentangan dengan syariat Islam.  Kebijakan ini  tidak lain untuk mensukseskan liberalisasi sektor hilir. Hal senada diungkapkan Ketua HTI  DPD I Bengkulu, Septri Widiono SP.MSi.   Ia menegaskan, aksi yang dilakukan  menyongsong aksi-aksi yang lain, bahwa Bengkulu  memiliki  bagian umat Islam, dan menyuarakan  penolakan atas kebijakan pemerintah  yang melenceng dan mengzalimi  rakyatnya. Diterangkanya, apa yang dilakukan pemerintah untuk mencabut subsidi  supaya menaikkan harga BBM, dengan begitu harga BBM akan sama dengan  harga pasar.  Yang kita tolak adalah liberalisasi migas, dan pengelolaan sumberdaya alam seperti ini bertentangan dengan  syariat Islam.  Migas serta kekayaan alam yang melimpah adalah milik umum yang pengelolaannya harus diserahkan kepada negara untuk kesejahteraan rakyat. Menurut Septri, migas dan sumber daya alam lainnya harus dikelola sesuai dengan tuntunan syariah untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat, baik muslim ataupun non-muslim. \'\'Dengan pengelolaan yang baik, maka  kesejahteraan masyarakat pun baik,\'\' tukasnya. Pantauan BE, aksi demonstrasi  ini mendapat kawalan ketat dari aparat kepolisian.  Massa yang berdemo juga terdiri dari kaum perempuan dan anak-anak. (247)