Wabup: Diduga Ada Kelompok Menolak Pemerintah

Jumat 19-09-2014,18:50 WIB
Reporter : Rajman Azhar
Editor : Rajman Azhar

MUKOMUKO, BE -  Wakil Bupati Mukomuko, Choirul Huda mengungkapkan di wilayah Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, ada kelompok yang diduga menolak atau anti dengan pemerintah. Kelompok itu berjumlah  sekitar 17 kepala keluarga (KK). Pada malam ini (kemarin malam), kelompok tersebut mengadakan peresmian pondok pesantren yang dihadiri oleh presiden kelompok tersebut. Berbagai berbedaan yang dirasakan terhadap kelompok itu.  Hingga anak – anak yang tergabung pada kelompok itu tidak disekolahkan  sebagaimana anak lainnya, melainkan disekolahkan ditempat yang lain. “Saya pernah mengikuti salat Jumat di masjid wilayah tersebut. Baru pertama kali itu saya melihat ceramah Jumat selama satu jam dua menit. Tujuan mereka ini mau mendirikan kelompok syariat,\" bebernya. Dia berharap  keberadaan kelompok itu juga menjadi suatu bahan Kajati Bengkulu yang juga Ketua Pakem Bengkulu, agar adanya koordinasi lebih lanjut. Pasalnya, pernah ada juga perselisihan soal keyakinan kepada suatu kelompok lainnya. Akan tetapi dapat diselesaikan dengan melibatkan Polisi, TNI, Pakem, MUI. \"Keberadaan kelompok yang menolak pemerintah itu, menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus dituntaskan,\" kata Choirul. Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Syahril Yahya mengintruksikan Pakem Kabupaten terus melakukan pemantaun terkait kelompok tersebut. “ Kita minta tolong terus dipantau. Panggil ketuanya dan dimintai keterangan,” tegasnya. Kajati juga mengajak semua masyarakat tidak membiarkan kelompok radikal Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) berkembang di Provinsi Bengkulu, termasuk di Kabupaten Mukomuko.” Mari kita pantau terus supaya ISIS tidak berkembang di provinsi ini,” ajaknya. Dia menyampaikan, ISIS dengan semua programnya dilarang oleh pemerintah, karena terbukti kelompok tersebut sangat kejam. Kajati juga mengimbau masyarakat  tidak terpancing kearah tersebut. Pakem diharapkan  cepat menyampaikan sosialisasi. “ Di daerah kita harapkan sosialisasi cepat dilakukan. Pakem tingkat provinsi bersama gubernur  direncanakan juga akan turun langsung ke lapangan,” tandas Kajati. (900)

Tags :
Kategori :

Terkait