Dijelaskannuya, defisit tersebut terjadi karena dari gambaran pendapatan APBD 2013 senilai Rp 452 miliar namun pada belanja mencapai Rp 465 miliar sehingga terjadi surplus atau defisit Rp 13 miliar lebih. Namun hal ini tidak akan mengurangi hambatan dalam kegiatan nantinya, karena semuanya sudah tersedia anggarannya. Disahkan APBD agar pengelolahan keuangan bisa dikelola dengan baik oleh pemkab, itulah harapan masyarakat agar DPRD bisa mengawalnya. \"Kita sudah melihat gambarannya, sehingga tetap memprioritaskan dengan program pusat, terutama penanggulangan kemiskinan, dengan optimalisasi pemerataan pembangunan, Dibidang kesehatan, infratruktur pertanian, kemudian peningkatan akses terhadap ketahanan pangan,\" jelasnya.
Disisi lain, dalam penjabaran APBD 2013 ,Bupati Kaur Dr Ir H Hermen Malik MSc menjelaskan, bahwa pendapatan APBD Kaur tahun 2013 mencapai Rp 465 miliar lebih yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 7,8 miliar. Dana perimbangan Rp 410 miliar meliputi Dana hasil pajak Rp 24 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 329 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 56 miliar kemudian dana lianya pendapatan yang sah mencapai Rp 33 miliar.\"Semuanya itu sudah terinci dengan baik terutama belanja langsung Rp 241 miliar dan belanja tidak langsung Rp 224 miliar. Khusus untuk belanja Langsung sudah diplotkan ke SKPD masing-masing sesuai dengan prioritas,\" jelasnya.
Dengan gambaran keuangan tersebut, Tahun 2013 ada peningkatan dalam pendapatan sebanyak 40 persen dibanding tahun lalu. Hal ini menandakan bahwa APBD kaur sudah menyentuh dengan kepentingan masyarakat dibanding belanja pegawai.\"Selama ini belanja pegawai membekak lantaran ketidakcukupan APBD, namun dengan pengelolahan yang optimal akhirnya tahun depan bisa diatasi dengan baik,\" tukas Hermen. (823)