Bupati BS Ancam Pidanakan Fraksi Golkar

KOTA MANNA, BE – Bupati Bengkulu Selatan (BS), H Reskan E Awaludin SE  merasa tersinggung dengan pandangan Fraksi Golkar yang disampaikan oleh juru bicara Fraksi Golkar, Dodi Martian SHut MM saat rapat paripurna DPRD BS, Rabu (20/8) pagi. Dalam pandangannya, Fraksi Golkar menyebutkan penyebab kegiatan pembangunan tahun anggaran 2013 lalu banyak yang gagal sehingga putus kontrak, diduga karena sumber daya manusia (SDM) di SKPD yang kurang memahami serta pihak kontraktor sengaja mengambil uang muka pekerjaan lantaran  fee proyek yang terlalu besar. Akibat tersinggung, saat jawaban Bupati BS atas pandangan fraksi DPRD yang disampaikan Rabu (20/8) sore, Bupati BS terlihat emosi. Dia kemudian menyampaikan nada ancaman akan memperkarakan Fraksi Golkar karena apa yang disampaikan Fraksi Golkar merupakan pencemaran nama baik.  “Itu (adanya fee proyek, red) sudah pencemaran nama baik,  saya bisa tuntut (pidanakan) kamu (Dodi, red) ke aparat penegak hukum,” ancam Reskan sambil melihat ke arah Dodi Martian. Reskan membantah jika dirinya menerima fee proyek dalam setiap kegiatan pembangunan di BS. Ia mengaku, untuk proyek sudah ia serahkan ke SKPD masing-masing. Jadi, Reskan meminta Fraksi Golkar membuktikan pandangan mereka, jika memang ia menerima fee proyek. “Silakan tunjukan jika memang ada (fee proyek, red),” tantangnya. Sementara itu, juru bicara Fraksi Golkar, Dodi Martian SHut saat dihubungi kemarin mengaku dalam pandangan Fraksi Golkar yang dibacakannya tidak pernah menyebut jika Bupati BS menerima fee proyek hingga menyebabkan kegiatan pembangunan di BS pada tahun 2013 gagal.  Hanya saja dalam pandangan fraksinya itu menyebutkan jika ada  tahun 2013 lalu  terdapat sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) hingga Rp 57,169 M.  Silpa ini terjadi diantaranya karena  banyak kegiatan  yang sudah direncanakan tidak terlaksana. Hal ini menggambarkan adanya hambatan  dalam pelaksanaan yang dimungkinkan karena  dalam pelaksanaan kegiatan terlalu banyak faktor non teknis seperti fee proyek yang terlalu besar sehingga membuat kontraktor  enggan melakukan pekerjaan  yang akhirnya mereka hanya  mencairkan uang muka saja. Selain itu juga disebabkan  SDM aparatur pelaksana  kurang memahami tupoksi pekerjaan. Sebab itu Dodi meminta agar menjadi perhatian serius bagi Bupati BS agar  tidak terulang lagi di tahun 2014 ini. “ Dalam pandangan fraksi itu kan hak bicara dewan dan saya pun tidak menuding Bupati BS menerima fee proyek. Jadi silakan  laporkan saya ke arapat dan saya siap menghadapinya,” ucap Dodi. Dirinya pun sangat menyayangkan sikap  emosi Bupati yang menanggapi pandangan fraksinya. Sebab dalam pandangan fraksi itu disampaikan dalam forum resmi. Terlebih lagi apa yang disampaikannya dalam pandangan fraksi itu berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat. “Sebagai wakil rakyat yang menyuarakan aspirasi warga BS saya siap dengan segala resiko,” tandasnya. Ketua DPRD BS, Susman Hadi SP MM saat dihubungi kemarin pun membenarkan adanya ancaman Bupati BS akan melaporkan juru bicara Fraksi Golkar ke aparat penegak hukum karena merasa dituduh menerima fee proyek. Hanya saja Susman enggan menanggapinya. Sebab ia merasa jika Bupati tidak memahami fungsi DPRD  dalam pengawasan kegiatan pembangunan. “Silakan saja apa yang mau diucapkannya (Bupati, red). Apa yang disampaikan Dodi Martian itu merupakan  pandangan dari Fraksi Golkar,” tantang Susman.(369)