Audit Tunggakan Parkir

BENGKULU, BE - Sekretaris Komisi II DPRD Kota, Syamsul Azwar SH, menyatakan, guna mengetahui akar masalah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir selama ini, Pemerintah Kota harus melakukan audit menyeluruh terhadap tunggakan parkir selama beberapa tahun terakhir. Dengan audit ini, ia merasa yakin, letak kebocoran PAD tersebut akan diketahui secara utuh dan jelas. \"Sangat disayangkan kalau evaluasinya hanya menyangkut SPT. Saya kira kebocoran akan sulit diketahui kalau hanya dari disitu. Langkah yang tepat seharusnya melakukan audit secara menyeluruh,\" ujar Syamsul, kemarin. Ia menjelaskan, persoalan pengelolaan parkir merupakan masalah klasik yang hingga kini belum mendapatkan jalan keluar yang terbaik.  Ia menegaskan, sudah waktunya bagi Pemerintah Kota untuk mencari langkah revolusioner agar pengelolaan parkir ini dapat dituntaskan tanpa menyisakan masalah-masalah baru di kemudian hari. \"Cukup disayangkan kalau sekadar evaluasi SPT saja terkesan lamban. Padahal kita masih perlu mencari tahu dimana letak kesalahan sehingga PAD dari sektor parkir ini bocor. Jangan sampai kita biarkan masalah ini berlarut-larut. Karena tuduhan kebocoran ini pasti ada pada oknum entah dia juru parkir, atau aparatur PNS,\" tukasnya. Senada diungkapkan Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Bengkulu, Yusuf Sugiatno. Menurutnya, pengelolaan parkir jangan sampai menjadi ajang untuk pribadi-pribadi memperkaya diri. \"Bukannya walikota sendiri yang sering menegaskan bahwa satu rupiah pun uang negara itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Untuk mencari apakah rupiah-rupiah itu memang tidak diselewengkan, jalannya ya audit investigatif. Dan itu harus dilakukan oleh mereka yang independen,\" ujarnya. Yusuf menambahkan, Pemerintah Kota seharusnya menyadari bahwa keberhasilan dalam pengelolaan sektor parkir ini akan mendongkrak popularitas walikota. Pasalnya, sejak beberapa tahun terakhir, belum ada kepala daerah yang sanggup untuk menyelesaikan polemik khusus tentang kebocoran PAD di sektor ini. \"Kalau kita amati dari sistem karcis, sistem pengelolaan pihak ketiga dan sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah kota namun selalu kandas. PAD tetap saja tidak mencapai target. Bahkan di zona 6, pihak ketiga merugikan pemerintah ratusan juta. Ini semua menjadi PR bagi walikota setelah setahun pemerintahnya berjalan,\" pungkasnya. (009)