Penyaluran Pupuk Subsidi Diduga Bocor

BENGKULU, BE - Langkanya pupuk bersubsidi beberapa waktu belakangan ini teryata tidak hanya terjadi di Provinsi Bengkulu. Namun hal yang sama juga terjadi secara merata di seluruh  Indonesia.  Bahkan sudah muncul kecurigaan dari anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi masalah pupuk bersuibsidi tersebut. Hal disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ir E. Herman Khaeron SE saat berdialog dengan Gubernur Bengkulu, H Junaidi Hamsyah di kantor Bengkulu, kemarin. \"Kami menduga pendistribusian pupuk bersubsidi ini bocor atau tidak tepat sasaran, karena berdasarkan data, termasuk di Bengkulu terjadi alih fungsi sawah menjadi perkebunan sawit dalam jumlah besar.  Tapi kenyataannya permintaan pupuk bersubsidi terus meningkat setiap tahunnya,\" terang Herman. Menurutnya, pemerintah pusat sudah menurunkan kuantum pupuk bersubsidi dari 9,2 juta ton menjadi 7,6 juta ton sejak 2013 lalu. Asusmsinya 7,6 juta ton tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menanam padi, karena seiring dengan banyaknya alih fungsi lahan.  Namun kenyataannya permintaan justru meningkat menjadi 13 juta ton. \"Kami juga sempat heran, kenapa disaat sawah semakin berkurang tapi jumlah permintaan semakin meningkat,\" ungkapnya. Untuk itu, pihaknya telah menganggarkan APBN sebesar Rp 30 miliar untuk  pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi tersebut. \"Tim pengawas pupuk bersubsidi itu memang sudah ada sejak tahun lalu, tapi baru kali ini kami anggarkan khusus untuk pengawasan pendistribusian,\" ujarnya. Selain itu, Herman juga mengatakan ke depannya data masyarakat yang layak mendapatkan pupuk bersubsidi tidak lagi dibuat oleh distributor atau agen-agen pupuk seperti yang dilakukan selama ini, namun ia meminta pemerintah daerah langsung turun tangan mendata masyarakat yang layak mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut. \"Ada kriteri kelayakannya, seperti memiliki sawah, kurang mampu dan tidak memiliki kebun sawit.  Hal itu kita lakukan agar jangan sampai pupuk berbsubsidi ini digunakan untuk kebun sawit,\" tukasnya. Sementara itu, Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah memaparkan kendala pembangunan, khususnya di bidang pertanian di Provinsi Bengkulu. Beberapa kendala itu, yakni tingginya angka alih fungsi lahan, rendahnya harga gabah di tingkat petani, sulitnya pendistribusian hasil pertanian.  Selain itu, pertanian juga membutuhkan modal yang tidak sedikit, mulai dari proses penanaman hingga panen. \"Meski banyak tantangan yang dihadapi, namun Pemerintah Provinsi Bengkulu terus berupaya seperti membangun irigasi, memberikan bantuan handtraktor, mesin pemanen padi dan sejumlah program lainnya,\" ujarnya. Demikian juga halnya di bidang perkebunan, gubernur mengaku pemerintah membangun Jalan Usaha Tani (JUT) dan pemberian bibit unggul secara gratis. \"Kami juga meminta peran komisi IV agar dapat menyalurkan program ke Bengkulu, terutamata di bidang pertanian, perkebunan. Syukur kalu bisa membantu bidang lainnya seperti kalautan, prikanan dan sebagainya,\" pungkas gubernur. (400)