Pengelolaan Pajak PBB P2 Oleh Pemda Dilaunching

KOTA MANNA, BE – Mulai tahun 2014 ini kewenangan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB P2) di Kabupaten Bengkulu Selatan resmi dimulai. Hal itu ditandai dengan dilauchingnya pelaksanaan pemungutan PBB P2 oleh Pemda BS di gedung reptaloka sekretariat Pemkab BS, kemarin. Dalam kesempatan itu, Bupati BS, H Reskan E Awaludin SE menginstruksikan semua kepala desa ataupun RT dan Lurah agar dapat mengingatkan warga BS untuk segera membayar pajak. “Mulai tahun 2014 ini, pengelolaan pajak menjadi wewenang pemda BS, maka saya berharap semua kades, ketua RT dan Lurah dapat memberitahukan kepada masyarakat untuk melunasi PBBnya, untuk tempat pembayarannya silahkan bayar di  Bank Bengkulu,” katanya saat launching kemarin. Sementara itu, Kepala DPPKAD BS, H Darmin SE mengungkapkan dengan pengalihan pengolaan PBB dari pemerintah pusat ke daerah ini dipastikan perolehan PAD dari sector PBB di BS akan menurun. Pasalnya ditahun lalu target PBB BS Rp 1,4 Milyar. Akan tetapi yang tertagih hanya Rp 900 juta. Meskipun perolehan PBB rendah, di tahun sebelumnya BS mendapat perolehan dana perimbangan PBB hingga RP 15 Milyar.  “Dengan dialihkannya pengelolaan PBB ke pemda BS, maka dana Rp 15 M ini tidak akan lagi diterima BS, untuk itu perolehan PAD dari PBB akan rendah, dan harapan kami semua pemerintahan desa/kelurahan dapat menggali kembali potensi PBB sehingga perolehan PBB untuk tahun-tahun mendatang kembali meningkat,” ucapnya. Sementara itu, Direktur Utama Bank Bengkulu, Wimran Ismaun kemarin mengungkapkan di BS ini pihaknya telah mendidikan 4 unit Bank Bengkulu yakni di Simpang kelutum Kecamatan Pino Raya, Jalan Bahmada Rustam Pasar Baru, jalan Sudirman dqan Kelurahan Kayu Kunyit, Manna. Dirinya pun memastikan Bank Bengkulu akan memberikan pelayanan maksimal dalam hal melayani warga BS untuk membayar PBB.”Demi  membantu pemda BS agar pembayaran PBB bisa mencapai 100 persen, kami akan berikan bantuan satu unit mobil untuk operasional keliling yang akan berkeliling ke desa-desa menjemput warga yang ingin membayar PBB,” terang Wimran. (369)