100 Pelajar Tak Terdaftar UN

BENGKULU, BE-  Data peserta  ujian nasional hingga saat ini belum final. Hal ini terungkap saat pelaksanaan sosialisasi ujian nasional (UN), yang berlangsung pada Kamis 20/2) lalu. Tercatat sedikitnya sekitar 100 pelajar se-provinsi Bengkulu belum masuk dalam daftar nominasi sementara (DNS) peserta UN. Mereka ini tercecer dalam pendataan di sejumlah sekolah di Provinsi Bengkulu. Ketua Panitia UN, R Wahyu DP saat dikonfirmasi membantah jika data peserta  UN tercecer, pun begitu ia mengakui masih banyak pelajar yang belum terdaftar dan belum masuk dalam Daftar Nominasi sementara (DNS) UN. Dijelaskan  pria berlogat jawa ini, Dinas  pendidikan provinsi Bengkulu sampai saat ini belum melakukan menetapkan Data Nominasi tetap (DNT) peserta UN. Rencanya maret  DNT sudah dicetak dan akan dibagikan di seluruh jenjang pendidikan  penyelenggara ujian nasional, baik  SMA/SMK/MA/SMALB, SMP/MTs. \'\'Mendekati masa akhir  penetapan DNT itu, ternyata hingga saat ini masih ada sekolah yang bermasalah,  yakni  belum memasukkan  identitas pelajar dalam DNS. \"Bagaimana mereka ini mau mengikuti ujian kalau tidak terdaftar,\" katanya  kesal. Wahyu mengaku kecewa dengan sejumlah sekolah yang tidak teliti dalam bekerja, dan kejadian ini bukan terjadi satu dua kali namun hampir setiap tahun terjadi dan terus menjadi bahan evaluasi, dan selalu ketahuan diakhir waktu pendataan yang sudah mendekati berakhir. DNT sudah dilakukan, ada beberapa siswa yang bermasalah ini menyebabkan pengisian nilai raport dan nilai ujian sekolah bermasalah, pergeseran siswa akan menggeser nilai   tidak sesuai dengan nilai awal. \'\'Jangan sampai ada protes akibat ketidak cermatan, dan evaluasi seperti ini sudah dilakukan, tapi masih saja  ditemukan persoalan ini, mestinya kian hari kian teliti, \" jelasnya. Jika hal ini terjadi, maka bukan hanya pelajar yang memprotes, tapi  walimurid pun juga meminta tanggungjawab dan mengejar-ngejar pihak sekolah mempertanyakan hal tersebut. Wahyu juga menegaskan menjelang pelaksanaan un ini sekolah dilarang menerima dan melakukan mutasi siswa. \"Tidak ada yang namanya mutasi siswa,  sudah mau ujian masih saja mau dilakukan mutasi,\" katanya. Ia meminta persoalan data ini segera dituntaskan sebelum dilakukanya rapat koordinasi un di BNSP, pun begitu pelajar yang belum terdaftar masih bisa diupayakan untuk didaftarkan melalui  pusat data  Diknas provinsi ke BNSP. \"Hari ini harus final, data ril yang disampaikan diwebsaite BNSP harus sesuai dengan data yang dilaporkan ke Diknas, kalau dilaporkan sebanyak 2000, tapi di di website hanya 1900 bukti individu,  kemana Diknas  harus mencari 100 peserta lagi\" tegasnya. Tidak sesuainya data itu, terkendala karena sekolah bermasalah yang tidak bisa diupload  misalnya ada siswa kelebihan umur, siswa pindahan luar provinsi dan paket B, untuk itu dinas kabupaten/kota agar melaporkan pesertanya ke provinsi dan segera untuk diupload  melalui Pusat data Diknas provinsi. Wahyu juga mengingatkan bagi sekolah yang bermasalah tersebut untuk tidak mengisi entri nilai raport, karena akan berpengaruh terhadap hasil nilai akhir nantinya. \"Sebelum DNT keluar, nilai raport dan  jangan diisi dulu,  tolong diperhatikan ini, terkecuali yang sudah menyatakan bahwa datanya sudah final, \" katanya Rakor UN Bila tidak ada kendala, hari ini kepala dinas dan panitia ujian nasional provinsi Bengkulu mengikuti rapat koordinasi. Kegiatan ini terkait ujian akhir sekolah nasional (UASN) SD/MI/paket A, UN SMP/MTs/paket B, UN SMA/SMK/MA/paket C, yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan RI. Ketua panitia ujian nasional provinsi Bengkulu, R Wahyu DP, menuturkan pada BE Rakor dimulai hari ini (24/2). \'\'Rakor itu membicarakan persiapan pelaksanaan ujian nasional sekaligus ditekennya MoU anggaran ujian nasional. Dengan rakor itu diharapkan dapat menghasilkan komitmen terhadap berbagai kebijakan yang dibahas,\'\' kata Wahyu. Dalam rakor itu juga, panitia UN menyampaikan beberapa keluhannya terkait UN di Bengkulu, termasuk anggaran pelaksanaan un dan anggaran pengawas, penggandaan soal, distribusi soal. Seperti apa koordinasi antara pemerintah, perguruan tinggi negeri, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Disisi lain, ketua ujian nasional Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu, R Wahyu DP mewarning Diknas kabupaten/kota tidak melibatkan kembali pengawas, yang teledor pada pelaksanaan ujian nasional tahun 2012/2013 lalu. Pengawas yang menyebabkan tercecernya lembar jawaban komputer  (LJK) milik siswa dalam ruang kelas. \"Saya tidak mau lebar jawaban siswa peserta UN tercecer seperti tahun lalu tahun, \" kata Wahyu pada BE belum lama ini. Hal ini, kata dia sebagai bentuk sanksi Diknas terhadap pengawas ujian yang teledor, dan pengawas bersangkutan tidak diperbolehkan mengawas selama 2 tahun. Sementara itu, menyikapi warning panitia UN itu, Kabid Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Bengkulu, Dra. Rosmayetti, MM, diamini sekretaris Dikbud, Ir Matriani Amran MPd siap menindaklanjutinya. Pasalnya keteledoran pengawas itu akan merugikan siswa peserta UN. “Tahun lalu kejadian lembar jawaban UN tercecer terjadi di 3 sekolah. Beruntung, saat itu 1 amplop lembar jawaban tersebut ditemukan penjaga sekolah, jika tidak siswa pemilik jawaban itu harus mengikuti ujian ulang,” beber Rosmayetti. Terkait hal itu, ia telah berkoordinaasi dengan musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS) Kota Bengkulu untuk tidak mengikuutsertakan pengawas bersangkutan, dan menghindari terjadinya hal serupa. Kepala sekolah diimbau memberikan bimbingan kepada guru yang terpilih sebagai pengawas silang. Agar guru pengawas tersebut lebih memahami prosedur pengawasan, sehingga dapat meminimalisir resiko terjadinya kesalahan. \"Dikbud bersama MKKS selalu bekerjasama, dan diharapkan sebelum pelaksanaan UN digelar, para pengawas diberikan bimbingan terkait Tupoksinya,\" tukasnya. (247).