Tiap 2 Bulan, Anggaran Dievaluasi

BENGKULU, BE - Pemerintah Provinsi Bengkulu akan menggelar rapat evaluasi penyerapan anggran di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setiap dua bulan sekali. Langkah ini bertujuan untuk mengetahui penyerapan anggaran setiap bulannya, agar penyerapan yang minim seperti 2013 lalu tidak terulang lagi di tahun 2014 ini. \"Pak Gubernur tidak mau lagi penyerapan tahun ini sama seperti tahun 2013 lalu. Untuk mengatasinya, dilakukan evaluasi rutin  setiap dua bulan sekali,\" ungkap Kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi (Dishubkominfo) Provinsi Bengkulu, Drs Eko Agusrianto, beberapa waktu lalu. Ia menjelaskan, dengan adanya rapat evaluasi secara rutin tersebut, gubenur akan mengetahui kendala atau persoalan yang dihadapi oleh masing-masing SKPD sehingga persoalan itu bisa dicarikan jalan keluarnya secepat mungkin. Agar tidak mengganggu proses pembangunan. \"Jika ada SKPD yang bermasalah, mengakibatkan penyerapan angarannya rendah, maka langsung dicarikan solusinya dalam rapat evaluasi tersebut, sehingga semua anggaran bisa terserap dan pembangunan di Provinsi Bengkulu dapat berjalan lancar,\" paparnya. Untuk mempercepat proses pelelangan, gubernur juga telah membentuk tenaga teknis Unit Lelang Pengadaan (ULP) barang dan jasa. Dan di bulan Februari ini, gubernur menargetkan ULP sudah mulai melakukan lelang terhadap paket pengerjaan  pembangunan  yang sudah diprogramkan oleh setiap SKPD. \"Tahun lalu pengerjaannya diburu-buru hingga akhir tahun akibat dari proses lelang yang lamban. Untuk itu, tahun ini kita lakukan lelang diawal tahun, sehingga pada November atau awal Desember nanti semua program pembangunan sudah selesai,\" harapnya. Untuk mempermudah proses lelang tersebut, Eko juga meminta SKPD untuk berkoordinasi dengan pihak ULP. Hal ini bertujuan agar barang yang dibutuhkan sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan. Di bagian lain, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto SE mendukung rencana Pemprov yang akan mengevaluasi penyerapan anggaran tersebut. Menurutnya, gubernur memang harus membuat kebijakan atau inovasi baru agar penyerapan anggaran di tahun  lebih besar. \"Bagus kalau di evaluasi terus, artinya sudah komitmen gubernur untuk mengantisipasi rendahnya penyerapan anggaran ini,\" paparnya. Selain berkoordinasi dengan ULP, ia juga berharap SKPD terkait juga berkoordinasi dengan anggota DPRD sesuai dengan mitranya masing-masing. Tujuannya, agar anggota dewan bisa melakukan pengawasan terhadap program tersebut. \"Contoh kecilnya seperti Dinas Pekerjaan Umum yang bermitra dengan Komisi IIII. Kami harap Dinas PU terus berkoordinasi dengan Komisi III. Jika koordinasinya berjalan, mudah-mudahan pembangunan pun berjalan  lancar,\" pungkasnya. (400)