Program Kemenpera Amburadul

MUKOMUKO, BE – Ratusan rumah warga di wilayah Kecamatan Kota Mukomuko yang mendapatkan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) diduga dilaksanakan amburadul. Mulai dari pencairan dana, pembelian material yang asal – asalan, harga yang mark up ataupun lebih tinggi dari harga pasaran. Begitu  pun dengan pembelian material hanya ditunjuk satu toko bangunan, yakni toko  BU yang berada  di Desa Lubuk Sanai Kecamatan XIV Koto. Salah seorang penerima program tersebut yang akhirnya menolak, Alfian, warga Koto Jaya, menyampaikan bahwa program dari Kemenpera itu bagus. Hanya saja realisasi di lapangan yang dinilai amburadul dan asal – asalan. Pencairan yang seharusnya langsung oleh penerima, kenyataan di lapangan hanya diminta menandatangani. Artinya seluruh uang untuk pembelian material  yang dibutuhkan itu langsung dibeli  oleh pihak konsultan melalui koordinator pada  program tersebut. Yang lebih parahnya lagi, kata Alpian, pembelian material lebih tinggi dari harga pasaran. Dicontohkannya, harga semen Rp 58 ribu/sak, tetapi dihargai Rp 60 ribu/sak, pasir sungai Rp 80 ribu/M3 menjadi Rp 135 ribu, koral bersih Rp 100 ribu/M3 menjadi 155 ribu/m3, batu kali Rp 100 ribu/M3 menjadi Rp 145 ribu/m3, koral kotor dan sirtu Rp 80 ribu/M3 menjadi Rp 130 ribu. Begitu pun dengan harga material lainnya yang harganya sangat tinggi dari harga pasaran. Untuk papan, yang seharusnya kelas dua tetapi papan yang diberikan kepada penerima BSPS itu hanya papan asal – asalan. “Ini bantuan untuk warga kurang mampu. Seharusnya harga material lebih murah. Namun kenyataan malah semakin besar dan seakan – akan ada oknum yang memanfaatkan program dari pemerintah pusat untuk mendapatkan keuntungan yang besar,” tegasnya. Hal senada yang disampaikan warga lainnya, Ngadimin, selain material yang disalurkan asal - asalan juga masih banyak kekurangan. Ia mencontohkan papan yang diperuntukan dinding rumahnya diberikan  papan yang jelek . Jika dilihat secara fisik tidak cocok untuk dinding rumah. Begitu pun dengan sejumlah material lainnya  yang diduga tidak sesuai dengan spek.  “Karena ini bantuan dari pemerintah. Mau tidak mau tetap kami terima. Hanya saja kami tidak berani protes yang dikhawatirkan pencairan tahap kedua akan terhalang hingga tidak mendapatkan bantuan lagi,” tutupnya. Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kabupaten, Herlian SSos MSi dikonfirmasi Bengkulu Ekspress, menyampaikan, konsultan yang ditunjuk dari pemerintah pusat itu yakni PT Disiplan Consult.  Bagi masyarakat khususnya penerima BSPS yang tidak sesuai supaya melakukan protes kepada pihak konsultan dan koordinator  pada kegiatan tersebut. Karena jajarannya tidak mengetahui mengenai teknis dilapangan. Seperti pembelian material yang ditunjuk hanya satu toko, kayu ataupun papan yang diduga  asal – asalan dan lainnya.  “Kemarin (25/11) kembali saya hubungi,  namun belum terhubung. Yang jelas pemda hanya sebatas memfasilitasi dan mengusulkan program tersebut. Untuk teknis  di lapangan merupakan kewenangan dari konsultan yang ditunjuk Kemenpera. Yang jelas bagi masyarakat yang protes dan lainnya sah – sah saja dilakukan. Supaya program dari pemerintah pusat tersebut  dapat berjalan dengan baik dan lancar,” demikian Herlian. (900)