Dewan Minta Sertifikat Inclave Dibagi

KEPAHIANG, BE - Komisi II DPRD Kepahiang mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) segera membagikan 1.261 persil sertipikat tanah inclave kepada penerimanya di Kecamatan Kabawetan. Dikatakan Ketua Komisi II DPRD Kepahiang Arbi SIP MM, pihaknya mengharapkan distribusi sertifikat inclave harus segera diambil alih BPN Kepahiang, sementara mengenai adanya pungutan sebesar Rp 250 ribu bukan menjadi tanggung jawab pihaknya selaku komisi II DPRD. \"Soal distribusi sertifikat inklave ini, kami minta BPN saja yang membagikan. Jangan melalui pemerintah desa atau panitia-panitia yang tidak jelas. Kemudian, masalah pungutan yang sudah terjadi saat ini, kami tidak mau mengurusi itu karena tidak jelas,\" ujar Arbi kemarin. Dikatakannya, pungutan sebesar Rp 250 Ribu itu tetap dipertanyakan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II. Namun, Komisi II tetap tidak akan mengusut mengenai pungutan itu. \"Sekarang siapa yang mau kami usut mengenai pungutan ini. Pantianya saja tidak jelas,\" ujarnya. Dijelaskannya, ia menyayangkan BPN menyerahkan pembagian sertifikat itu kepada pemerintah desa. Seharusnya BPN menyerahkannya sendiri kepada penerimanya. \"Kami sangat sayangkan sikap BPN yang malah menyerahkan sertifikat itu kepada pemerintah desa dan bukan kepada penerimanya,\" imbuhnya. Menurutnya, pada RDP, pihak BPN beralasan bahwa akan kesulitan mengumpulkan warga jika dibagikan secara langsung oleh BPN. \"Padahal apa susahnya. Namanya memberikan itu, pasti warga semua datang. Buat saja pengumuman, pasti warga datang semua karena mau dapat sesuatu. Yang sulit itu sebenarnya memungut, tapi memungut saja berhasil dalam nominal yang tidak sedikit lagi,\" tandasnya. Terpisah Kepala BPN Kepahiang Ir Krisno Kusdibyo enggan berkomentar banyak soal distribusi sertifikat inclave ini. \"Distribusi sertifikat Inklave ini sudah dikordinir desa, silahkan saja koordinasi sama panitianya,\" ujar Kusdibyo yang selama ini menjabat Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan BPN Bengkulu.(505)