“Pembagian raskin saja bermasalah apalagi pembagian BLSM. Kami akan minta BPS tidak menggunakan data yang tahun-tahun lama melainkan menggunakan data yang terbaru,”ujar Wakil Ketua II DPRD Seluma Ir Mukhlis Thohir kepada BE diruang kerjanya kemarin
Untuk pendataan ulang bukanlah gampang dan memakan waktu yang cukup lam. Terpenting saat ini bagaimana Pemda dan BPS mengantisipasi masalah yang ada saat ini. DPRD Seluma juga tidak menginginkan adanya konflik karena pembagian BLSM yang tidak merata.
“Pada pembagian raskin banyak warga yang tidak miskin menerima, apalagi dalam pembagian BLSM nantiknya,”terangnya.
Hendaknya BPS dapat bekerjasama dengan pemerintah desa dalam mendata warga kabupaten Seluma yang benar-benar miskin. Dimana perangkat desa inilah yang secara detail mengetahui seluk beluk warganya. Jika ini dapat ditindak lanjuti maka akan sedikit mengurangi gejolak dan tidak meratanya pembagian raskin dan BLSM kedepannya.
“ Kalo saat ini akan kembali mendata justru akan membuang waktu dan memakan waktu yang cukup lama pula. Terpenting koordinasi antar seluruh pihak juga diperlukan guna mencapai hasil yang diharapkan,”terangnya.(333)