BADAN Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) menggelar Forum Discussion Group (FDG) tentang Keamanan Laut Regional. Acara itu digelar di aula Hotel Santika, Kota Bengkulu. Kegiatan tersebut melibatkan seluruh unsur pengguna jasa kelautan yang ada di Bengkulu dan dibuka oleh Kepala Pusat Penyiapan Kebijakan Bakorkamla, Laksamana Pertama Maritim Satria F Maseo yang mewakili Kalakhar Bakorkamla Laksdya TNI Bambang Suwarto.
Dalam kesempatan itu, Satria F Maseo menuturkan, tujuan kegiatan ini digelar untuk mensosialisasikan tentang tugas pokok, fungsi dan peranan Bakorkamla serta optimalisasi pemberdayaan masyarakat maritim, yang melibatkan berbagai unsur. \"Acara ini, untuk mendengarkan permasalahan yang dihadapi pengguna maritim, selanjutnya masukan itu akan dijadikan dasar merumuskan kebijakan lembaga,\" katanya.
Pentingnya keamanan laut di Bengkulu dikarenakan sebagian besar luas NKRI dikelilingi pulau dan perairan laut, sehingga sangat berpotensi terhadap berbagai ancaman terhadap keamanan laut. \"Laut harus bebas dari ancaman pelanggaran hukum, bebas ancaman sumber daya laut, dan lain-lain,\" terangnya.
Masih menurut Satria, beberapa kasus yang diprioritaskan untuk ditangani secara profesional dan proporsional di wilayah perairan Bengkulu dan sekitarnya adalah illegal fishing, penyelundupan (barang/manusia), illegal oil, illegal logging dan minning serta penyelundupan Narkoba. \"Ancaman kejahatan laut telah mengalami penurunan sejak patroli terkoordinasi dan operasi bersama dilakukan maupun operasi gurita di wilayah perairan barat, untuk menindak pelanggaran yang terjadi,\" katanya.
Perairan di Bengkulu masih kategori terkendali, walaupun ada satu dua kasus yang ditemukan seperti penyelundukan manusia, pergesekan antar nelayan tradisional dengan nelayan konvensional, tapi gesekan itu sifatnya dapat dikendalikan dan belum membawa dampak yang luas. \"Situasi perairan di Bengkulu kategori terkendali, meski ditemukan dua kali penyelundupan manusia dan konflik antar nelayan tradisional dan konvensional, tapi masih bisa di kendalikan,\" terangnya seraya menegaskan prioriatas keamanan laut ada di selat Malaka.
Pun begitu, keamanan maritim di Bengkulu tidak bisa diabaikan, tim Bakorkamla tetap melakukan pemantauan dengan menggunakan radar. Karena sarana dan prasarana keamanan laut yang ada di Bengkulu sangat terbatas, maka Bakorkamla terus mengembangkan pusat informasi, dengan membangun 18 Regional Coordinator Center yang diletakkan di daerah Aceh, Medan, Batam, Bangka, Tarakan, Kupang, Manado, Ambon sampai Merauke.
\'\'Alat ini untk memantau kapal-kapal yang melewati perairan Indonesia, serta memiliki 2 ground section yang ada di Bangka Belitung dan Merauke,\'\' tukasnya. Sementara itu Ketua Panitia pelaksanan FDG Bakorkamla, Yansen Angkuw SSTMK, SH menuturkan, FDG digelar untuk mencari masukan-masukan dari masyarakat maritim.
\"FDG digelar secara terus menerus setiap tahunya, dan dari 33 provinsi yang akan didatangi, Bengkulu mendapat urutan ke-9. Dari rata-rata yang kita datangi, masyarakat maritim mengeluhkan banyaknya instansi yang mengelola terhadap sumber daya kelautan sehingga mereka bingung siapa yang bertanggungjawab atas kelautan ini. Ini bentuk perhatian Bakorkamla, terhadap keamanan dan keselamatan masyarakat maritim,\" tukasnya. (247)