Namun per 1 Maret 2023 kemarin, di website MenpanRB yang kosong hanya Provinsi Bengkulu.
"Kita minta pihak BKD Provinsi Bengkulu untuk segera mengusulkan itu. Kita khawatir nanti, PPPK kita tidak diterima dan dianulir alias ditolak kelulusan itu. Sehingga yang rugi adalah para guru-guru ini dan akan menimbulkan gejolak. Kita minta Gubernur Bengkulu untuk memerintahkan BKD Provinsi Bengkulu untuk segera mengusulkan ke Menpan RB terkait NIP mereka ini ," paparnya usai menerima audiensi.
Edwar juga mengungkapkan, tidak ada masalah dalam pembukaan PPPK 2023 kemarin. Terkait anggaran, pihaknya telah menyediakan. Bahkan hingga gaji ke 13 dan THR.
"Anggaran tidak menjadi persoalan, karena kita sudah mempersiapkan itu semua. Mulai dari gaji mereka 13 bulan hingga THR. Kalau mereka belum menerima SK bagaimana itu semua bisa dibayar dan yang rugi adalah teman-teman PPPK," tutup anggota DPRD Provinsi Bengkulu asal Kepahiang ini. (Tri)