Perketat Pengawasan dan Program Kartu Pelanggan Solusi Atasi Kelangkaan Gas Melon

BENGKULU, bengkuluekspress.com - Untuk mengatasi mengatasi kelangkaan Gas LPG 3 Kg bersubsidi atau gas melon di Provinsi Bengkulu melakukan penguatan koordinasi dan sinergi, bersama instansi teknis terkait. Dimana, dalam koordinasi tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu meminta agar Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Provinsi Bengkulu memperketat pengawasan dan menerbitkan kartu pelanggan gas LPG 3 Kg Bersubsidi bagi masyarakat yang benar- benar layak menerima. Asisten II Setda Provinsi Bengkulu Hj. Yuliswani, M. Si mengatakan, sinergi dan koordinasi dengan pihak Pertamina dan Hiswana Migas Bengkulu, antisipasi kelangkaan gas elpiji dengan cara memperketat pengawasan. Selain pengawasan, pendistribusian secara langsung ke pangkalan, petugas gabungan dan Pertamina menerbitkan kartu LPG 3 Kg bagi masyarakat kurang mampu dan pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) sesuai dengan data RT setempat. \"Jadi dari hasil pembahasan tadi pilot project-nya Kota Bengkulu karena di kabupaten lainnya agak terkendali. Nantinya, pendistribusian Gas LPG 3 Kg diberikan kepada masyarakat dan UMK dengan kartu kendali,\" ujar Yuliswani, Senin (20/9). Yuliswani mengungkapkan, engan demikian kelangkaan Gas LPG 3 Kg ini bisa diatasi. Untuk itu Kota Bengkulu dipilih sebagai pilot projects kebijakan tersebut. Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Provinsi Bengkulu Anzori Tawakal menjelaskan, berdadarkan data dan hasil pemantauan menyebutkan, kelangkaan Gas LPG 3 Kg pada beberapa pekan lalu, diketahui disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya karena terjadinya distribusi yang tidak merata di setiap bulannya. \"Sehingga padabminggu terakhir setiap bulan jumlah gas LPG yang didistribusikan ke pangkalan terus menurun,\" ucapnya. Solusinya, lanjut Anzori, dengan kondisi seperti ini perlu dilakukan pengaturan distribusi. Selain itu, sinergi dan koordinasi antara Pertamina, BPH Migas dan pangkalan dinilai lemah, sehingga dipandang perlu melibatkan aparat penegak hukum, menghindari tindakan oknum yang tidak bertanggungjawab. \"Hal itu merupakan hasil pantauan tim kita di lapangan sejak hampir satu tahun terakhir. Untuk itu kami menyarankan perlu adanya pengawasan kita bersama, baik pemerintah maupun masyarakat,\" tutupnya. (HBN)