KEPAHIANG, bengkuluekspress.com - Ramai-ramai pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kepahiang mendesak pencopotan Plt Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan Zen Pinani MSi. Para pegawai merasa geram dengan pola atasannya di kantor, sebab dirasa telah merugikan para pegawai (PNS) maupun tenaga honorer. \"Kami belum gajian, karena tidak ada yang mau jadi bendahara, sedangkan bendahara sebelum sudah menolak melanjutkan tugas,\" ujar seorang PNS Dinas Perhubungan (Dishub) Kepahiang yang meminta namanya tidak dituliskan.
Secara keseluruh di Dinas Perhubungan ada 17 orang, satu kepala dinas, 3 kabid dan 13 pegawai baik PNS maupun honorer. Informasi didapat sebanyak 16 orang di kantor itu sudah tidak menginginkan Zen Pinani menjadi pimpinan. \"Ya kami ini mau menghadap Bupati, kami mau melaporkan sikap pimpinan kami, sebab sampai sekarang kami belum juga gajian,\" ungkap ASN berbadan besar ini. Bupati Kepahiang, Dr Ir Hidayattullah Sjahid MM IPU dikonfirmasi Jum\'at (8/1) membenarkan adanya desakan mencopot Zen Pinani. \"Ya, ada aspirasi demikian tapi saya belum boleh melakukan mutasi, ada regulasi yang harus saya pedomani kita harus menunggu,\" tutur Bupati.
Bupati meminta, para ASN Dinas Perhubungan bersabar. Karena setiap kinerja OPD dilakulan evaluasi olehnya. Kadis dengan kinerja tidak bagus, tentunya harus diganti agar dapat mengoptimalkan kerja program dan pelayanan disetiap dinas. \"Mutasi sudah menjadi hal yang wajar, guna melakukan penyegaran, namun tetap harus mengikuti aturan,\" ungkapnya. Sementar itu, Zen Pinani waktu dikonfirmasi membantah adanya pegawai Dinas Perhubungan yang meminta dirinya dicopot.
Menurut Zen, belasan orang menggunakan seragam perhubungan yang mendatangi ruang kerja bupati itu adalah para tenaga kontrak yang sudah habis masa kerja di bulan Desember 2020 lalu. \"Itu tenaga honorer yang Desember tadi habis masa kerjanya. Nah kita melakukan evaluasi nanti baru akan dipanggil lagi,\" elak Zen.
Tetapi Zen Pinani tidak membantah jika para ASN di kantornya belum menerima gaji hingga sekarang. Itu disebabkan karena tidak adanya bendahara di kantornya. \"Ya itu karena kita tidak ada bendahara, jadi tidak ada staf yang urus berkasnya. Kondisi itu sudah saya laporkan ke BKDPSDM, agar ditempatkan bendahara di kantor kita. Namun sampai sekarang orangnya belum ada,\" tutup Zen. (320)