KEPAHIANG, bengkuluekspress.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama DPRD Kepahiang terus berupaya mencari solusi dalam menutupi defisit APBD Perubahan Rp 18,3 miliar. Yaitu melakukan penarikan penyertaan modal di Bank Bengkulu dan meminta Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi Bengkulu yang belum dibayarkan sebesar Rp 12 miliar. \"Tarik penyertaan modal di Bank Bengkulu atau meminta DBH dari Pemprov Bengkulu,\" ungkap Bupati Kepahiang, Dr Ir Hidayattullah Sjahid MM IPU, Rabu (9/9).
Dayat memastikan jika DBH tidak kunjung dicairkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, maka opsi penarikan modal di bank daerah tersebut akan dilakukan pemerintah. Sebab defisit pada APBD Perubahan terjadi karena TAPD Kabupaten Kepahiang sudah menghitung DBH sebagai pendapatan. \"Kita sudah masukan ini sebagai pendapatan, namun dananya belum ada, makanya jadi defisit,\" tutur Bupati.
Bupati berharap, adanya kejelasan pembayaran DBH tahun lalu dari pemprov. Sehingga penyusunan APBDP Kabupaten Kepahiang berjalan sesuai dengan harapan. Kemudian program-program kerja yang sudah dicanangkan pemerintah dapat dilaksanakan. \"DBH itu berasal dari dana pajak kendaraan, balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan lainnya,\" tutup Bupati. (320)