Bengkulu Harus Siap Menuju New Normal

BENGKULU, bengkuluekspress.com- Gubernur Bengkulu Dr. H. Rohidin Mersyah menegaskan masyarakat Bengkulu harus siap menuju \'New Normal\' mengubah pola hidup baru berdampingan dengan pandemi Covid-19 sesuai dengan protokol kesehatan. Tetapi untuk menghadapi itu semua Rohidin meminta pentingnya persiapan serius dari pemerintah daerah hingga semua elemen masyarakat Bengkulu.

\"Meskipun hingga saat sekarang ini belum juga ditemukan vaksin virus corona serta semakin meningkatnya jumlah kasus yang ada, baik status ODP (Orang Dalam Pemantauan), PDP (Pasien Dalam Pengawasan) maupun status terkonfirmasi (Positif Corona) tetapi juga cukup banyak kasus yang dinyatakan sehat atau sembuh, maka masyrakat diminta harus siap menuju new normal,\" ujar Rohidin, Rabu (27/5).

Dilanjutkan alumnus IPB itu, beberapa diantara kesiapan untuk menuju New Normal sembari menunggu instruksi Pemerintah Pusat, yang harus dilakukan, mulai dari pembagian masker secara menyeluruh oleh setiap pemda kabupaten/kota diback-up Pemda Provinsi. Lalu pemetaan rapid test secara menyeluruh, minimal 3 persen dari jumlah penduduk setiap kabupaten/kota dan melokalisir persoalan di masing-masing wilayah.

\"Jika semua masyarakat sudah mendapatkan masker, kemudian dilakukan razia simpatik secara persuasif oleh aparat penegak hukum terpadu untuk pakai masker, itu merupakan New Normal. Baru kemudian bisa melakukan kegiatan seperti biasa dengan pola hidup cuci tangan pakai sabun, menggunakan masker dan rapid test secara terus menerus disetiap kabupaten/kota,\" terang mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.

Sementara itu, terkait rencana akan kembali diperpanjangnya masa belajar dan bekerja di rumah untuk pelajar, mahasiswa dan para ASN di beberapa daerah, Rohidin mengatakan, hingga saat ini Pemprov Bengkulu masih menunggu instruksi lebih lanjut dari pemerintah pusat.

\"Bagaimana kebijakan Presiden melalui kementerian lembaga terkait yang akan berlaku secara nasional, baik itu libur ASN, anak sekolah, sistem penerimaan siswa baru dan memulai tahun ajaran baru, tidak mungkin kita pemprov bergerak lebih dulu,\" katanya.

Rohidin menambahkan, Pemprov dan Pemda Kabupaten/Kota tidak bisa berdiri sendiri dan penanganan menyeluruh dan harus sejalan dengan pemerintah pusat dan sesuai dengan arahan Kemendagri dan Kemenkopolhukam. Semua kebijakan harus mengarah sesuai dengan kesepakatan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden RI bersama Tim Gugus Tugas Nasional. (HBN/ADV)