MUKOMUKO, bengkuluekspress.com – DPRD Kabupaten Mukomuko, Senin (3/2) sore, menggelar paripurna pembentukan Panitia khusus (Pansus) terkait belum terbayarnya sejumlah kegiatan Tahun Anggaran (TA) 2019 lalu. Rapat paripurna dibuka Ketua DPRD Ali Saftaini dan dipimpin Wakil Ketua I, Nursalim.
Dari tujuh fraksi di DPRD Kabupaten Mukomuko, seluruhnya menyetujui dan mengusulkan perwakilannya masing – masing. Fraksi Golkar mengutus M Yusak dan Ali Saftaini. Fraksi Demokrat, Aceng Zakaria. Fraksi Perindo, Antonius Dalle. Fraksi Gerindra, Armansyah dan Busra. Fraksi PDI Perjuangan, Roni Pasla. Fraksi PAN, Syamsu Rizal dan Kabri serta Fraksi Restorasi mengutus Novri A.
“Jumlah anggota Pansus sebanyak 10 orang. Ketujuh fraksi yang ada di DPRD megusulkan keterwakilannya masing – masing,” kata Wakil Ketua I, Nursalim.
Dari hasil rapat anggota Pansus. Antonius Dalle ditetapkan sebagai Ketua Pansus. Nursalim menyampaikan, pembentukan Pansus bertujuan untuk menelusuri dan menyikapi terkait persoalan tidak terbayarnya kegiatan barang dan jasa, tunjangan sertifikasi 2019 dan dibayarkan tahun 2020 serta persoalan lainnya di Tahun Anggaran 2019 lalu. “Ini diantaranya tugas Pansus. Sehingga nantinya persoalan yang terjadi dapat diketahui secara pasti dan jelas,” katanya.
Ketua Pansus, Antonius Dalle didampingi Wakil Ketua, Armansyah menyampaikan, akan menjalankan tugas dan fungsi (Tupoksi) dan akan bekerjasama dengan Anggota Pansus yang telah disepakati dan diparipurnakan. Ia juga menyebutkan, tujuan utama Pansus menelusuri terkait Tahun Anggaran 2019 yang banyak persoalan. Diantaranya gagal bayar belanja modal.
“Kami di Pansus akan bekerja maksimal. Sehingga akan diketahui secara pasti dan jelas persoalan – persoalan pada TA 2019 lalu tersebut,” ungkapnya. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko, Ali Saftaini menegaskan, telah dibentuknya Pansus. Tidak ada keterkaitan dengan kepentingan Politik.
“Pansus tidak ada ada hubungan maupun kaitannya dengan politik. Silakan Pansus bekerja. Dan, rekan – rekan wartawan dipersilakan untuk mendapatkan informasi terkait hal tersebut kepada Ketua maupun Anggota Pansus,” tegasnya. (900)