MUKOMUKO, Bengkuluekspress.com – Belum lagi permasalahan terkait utang daerah terselesaikan dengan baik. Tambah satu permasalahan lagi. Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) diduga melakukan pengancamanan terhadap anggota DPRD Kabupaten Mukomuko, Damsir SH. Ini terkait penerimaan tenaga kontrak di beberapa Puskesmas tersebar di wilayah Kabupaten Mukomuko. Anggota dewan yang mempunyai tugas dan fungsi salah satunya pengawasan seakan– akan diremehkan.
Damsir SH menyampaikan, pihaknya banyak menerima laporan dan mengetahui langsung di lapangan. Seperti di Puskesmas Tunggal Jaya, tenaga sukareala (TKS) yang telah mengabdi puluhan tahun, tidak diangkat sebagai tenaga kontrak. Sedangkan tenaga yang tidak pernah mengabdi di Puskesmas, langsung diangkat dan di SK kan oleh Dinkes setempat.
“Saya menilai ini ada dugaan tidak transparan dan ada kepentingan – kepentingan lainnya,” tegasnya.
Tidak hanya itu, lanjut Damsir, pejabat Eselon II itu juga diduga mengirimkan whatshaap yang diduga mengarah ancaman. “Saya masih di Lalang Luas pak Damsir. Kalau memang pak Damsir mau bikin rame silahkan aja pak, tadi saya sudah wa kan ke Tipikor WA bapak ini, saya tidak berbuat banyak, saya telpon pak Damsir tapi memang gak juga aktif. Sekarang saya masih di Lalang Luas pembinaan Puskesmas sinyal agak error,” sebut.
Damsir membacakan wa dari Kadinkes tersebut. Damsir juga menyampaikan, telah menyampaikan persoalan tersebut ke Ketua DPRD Kabupaten dan Ketua Komisi III. Dalam waktu dekat Kadinkes akan dipanggil DPRD. Selain menanyakan lebih jauh terkait dugaan kuat tidak transparan dalam penerimaan tenaga kontrak. Juga terkait isi whatshaap yang diduga mengarah ke ancaman.
Terpisah, Kadinkes Kabupaten Mukomuko, Desriani SH dikonfirmasi via hanphone mengaku masih berada di Jakarta mengatakan tidak banyak melakukan pengangkatan tenaga baru. “Memang ada penambahan sebanyak 9 orang, 2 orang diantaranya mengganti yang tidak lagi bekerja,” katanya.
Dalam penerimaan tersebut, kata Desriani, dilakukan penilain dan diutamakan orang yang pernah bekerja dan kinerjanya juga di nilai. “Kalau teknisnya ada di bidang masing – masing. Seperti untuk pengangkatan tenaga promotor kesehatan, gizi dan beberapa kebutuhan tenaga lainnya. Yang jelas untuk pengangkataan yang baru hanya 9 orang, yang lama tetap dilanjutkan Tetapi juga dilakukan penilain,” jelasnya.
Ditanya terkait adanya dugaan mengarah ke ancaman, Desriani membantah tegas tudingan tersebut. “Itu hanya kesalah pahaman saja. Apalagi melalui handphone. Yang jelas tidak ada ancaman,” demikian Desriani. Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Mukomuko, Wisnu Hadi SE mengaku telah menerima informasi dari Damsir (Anggota DPRD) terkait hal tersebut. Pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil Kadinkes. “Kita agendakan untuk memanggil Kadinkes. Sehingga persoalan dapat diketahui dengan jelas dan transparan,” singkatnya. (900)