MUKOMUKO, Bengkulu Ekspress – Jika tidak ada perubahan, sebanyak 9.217 keluarga penerima manfaat (KPM) yang selama ini menerima beras sejahtera (Rastra), mulai September 2019 mendatang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).“Kami perkirakan September mendatang, dan masih menunggu data nama keluarga penerima manfaat dari pemerintah pusat,” sampai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko, Saroni ketika dikonfirmasi Bengkulu Ekspress.
Sebanyak 9.217 KPM beras sejahtera tahun 2019 tersebut, berkurang dari kuota penerima bantuan Rastra yang disalurkan sebanyak 9.221 keluarga karena beberapa keluarga di antaranya pindah dari Kabupaten Mukomuko. Menurutnya, setelah ada BPNT dari Kementerian Sosial pada tahun 2019 ini, maka keluarga yang tergolong ekonomi miskin di daerah ini bisa membeli baik beras dan berbagai bahan pokok lain.
Ia menyebutkan, sekitar 33 warung elektronik atau e-Warung yang tersebar di sejumlah desa di daerah ini yang akan menyediakan berbagai bahan pokok yang dibutuhkan oleh keluarga warga yang menerima manfaat bantuan tersebut.Sedangkan keluarga yang akan mendapatkan bantuan sosial ini akan memperoleh kartu dari bank yang bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk mengambil bantuan di e-Warung yang telah ditetapkan.
Untuk sementara sebanyak 9.217 keluarga di daerah ini masih tetap menerima pembagian bantuan beras sejahtera (Rastra) dari Perum Bulog Divisi Regional Bengkulu.Terkait dengan data keluarga yang selama ini menerima manfaat baik bantuan sosial (bansos) rastra maupun Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak layak lagi menerima bantuan tersebut,kata Saroni, mereka masih terdaftar sebagai penerima bantuan.
Ia menyatakan, meskipun sekitar ratusan keluarga ini tidak layak menerima bansos, namun sampai saat ini masih terdaftar sebagai penerima bantuan PKH dan rastra.Instansinya telah mengusulkan nama sebanyak seratusan keluarga yang tergolong ekonomi miskin yang berdomisili di daerah ini sebagai pengganti keluarga yang tidak layak lagi menerima bantuan kepada Kementerian Sosial.”Yang tidak layak lagi, telah kita usulkan ke Kemensos. Karena,yang mengganti langsung dari pemerintah pusat,” ungkap Saroni.(900)