BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Dugaan penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) solar subsidi masih menjadi faktor penyebab antrean panjang kendaraan di setiap SPBU di Kota Bengkulu. Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Agung Gatam menyebutkan BBM solar subsidi itu banyak oleh angkutan batu bara. Harusnya sesuai dengan aturan Peraturan Presiden (PP) nomor 191 tahun 2014, angkutan batu bara roda enam ke atas angkutan hasil pertambangan dan perkebunan dilarang menggunakan solar subsidi.
\"Di Bengkulu ini banyak ditemukan angkutan batu bara menggunakan bio solar subsidi, harusnya pakai solar industri,\" terang Agung kepada Bengkulu Ekspress, kemarin (17/7).
Menurutnya, jika hal ini terus terjadi, maka permasalahan antrean panjang kendaraan di setiap SPBU akan terus terjadi. Untuk itu, Agung meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu untuk bersikap tegas mengatur regulasi. \"Harus ada tindakan tegas dari pemda, sepanjang hal itu dibiarkan maka akan terus terjadi,\" tambahnya.
Terkait kekurangan kuota, Agung menilai, jika kuota yang sudah ada 82 ribu KL itu tidak digunakan untuk angkutan batu bara maupun hasil tambang lainnya, maka akan tetap cukup. \"Kuota yang ada sebenarnya sudah cukup, tapi kalau diberikan dengan angkutan batu bara akan tetap habis,\" ujar Agung.
Agung menilai dampak dari antrean panjang itu, angkutan umum harus ikut kesulitas mendapatkan solar. Harusnya penumpang bisa berangkat tepat waktu, maka harus terlambat berjam-jam demi mendapatkan BBM solar subsidi. \"Alangkah kasiannya, seolah masyarakat dizolimi,\" ungkap Agung.
Sementara itu, Gubernur Bengkulu, Dr H Rohidin Mersyah mengatakan, memang sesuai dengan aturan BBM solar subsidi itu tidak boleh dipergunakan untuk perusahaan. Baik itu angkutan pertambangan maupun perkebunan sekaligus. Karena menurutnya, jika BBM solar subsidi itu tidak banyak lari ke perusahaan maka antrean panjang BBM solar itu tidak akan terjadi.\"Pendistribusian ini harus tepat sasaran, jangan sampai masuk ke perusahaan. Jelas merugikan masyarakat, saya minta betul dalam dua hari ini dipantau betul,\" ujar Rohidin.
Untuk angkutan batu bara yang menggunakan BBM solar subsidi menurut Rohidin, jelas menyalahi aturan. Sebab, untuk angkutan hasil tambang dan perkebunan itu sudah ada solar industri. Bahkan gubernur sudah memperintahkan tim gabungan untuk melakukan razia angkutan tambang dan pekerbunan untuk tidak menggunakan lagi BBM subsidi. \"Soal regulasi, tidak perlu dibuat lagi. Karena sudah aturannya dan tegas tidak boleh karena ada solar industri. Mari kita pantau sama-sama soal ini,\" ungkapnya.
Jika nantinya masih ditemukan pendistribusian BBM Solar tidak tepat sasaran, Rohidin meminta kepada pihak aparat keamanan untuk menindak tegas. Sehingga permasalahan tersebut bisa diakhiri. \"Saya sudah katakan, tindak tegas jika ada salah dalam pendistribusian,\" terang Rohidin.
Untuk kekurangan kuota BBM Solar sendiri, menurut Rohidin pihaknya sudah menyampaikan usulan keberantan kepada Kementerian ESDM dan PT Pertamina. Permasalah antrean ini tidak boleh kembali terjadi di Bengkulu. Jika terus dibiarkan akan terus menggangu aktifitas ekonomi Bengkulu. \"Saya sudah sampaikan ke Pertamina dan Kementerian ESDM, terkait kekurang itu,\" paparnya.(151)