Polemik Rumah Sakit Jalur Dua
KEPAHIANG, Bengkulu Ekspress – Bupati Kepahiang, Dr Ir Hidayatullah Sjahid MM IPU dinilai sangat lemah dalam menyikapi polemik rumah sakit (RS) jalur dua. Karena tidak ada ketegasan sikap pemerintah terhadap RS yang sama sekali belum mengantoni izin operasional. Anggota DPRD Kepahiang, Edwar Samsi SIP MM mengatakan, jika Bupati harus memahami hukum. Sebab, RS tidak bisa serta merta beroperasi bila tidak mengantongi izin. “Saya juga heran, ini Bupati tidak paham hukum atau pura-pura tidak paham,” tegas Edwar.
Politisi PDI Perjuangan menanggapi heran atas statemen Bupati jika isu RS jalur dua di Kecamatan Merigi hanya ajang gagah-gagahan atau mencari panggung politik semata. “Bupati ini sangat lemah dalam menyikap RS jalur dua, kalau zaman Bando dulu tidak akan dibiarkan,” ucapnya. Edwar mengaku, jika persoalan yang disampaikan DPRD hanya masalah hukum.
“Kalau sudah seperti ini biarkan masyarakat yang menilai, yang jelas kita sudah menyampaikan ada undang-undang yang dilanggar. Dalam jawaban Bupati juga sudah diakui jika RS itu belum ada izin,” ujarnya.
Terkait dengan hak interpelasi, Edwar menilai, masih belum ada kejelasan. Karena hak tersebut mesti diajukan beberapa anggota dewan, tidak bisa satu atau dua orang saja. Sebelumnya, Bupati menilai, jika mencuatnya isu RS jalur dua di kalangan anggota DPRD Kepahiang hanya sebatas ajang gagah-gagahan semata. Menurut Hidayatullah, jika pemanfaatan RS jalur dua oleh Pemkab Rejang Lebong sudah sangat tepat. Sebab aset RS jalur dua memang milik Rejang Lebong. (320)