Presiden Janji Agusrin Menjabat Lagi

JAKARTA, BE - Pascaputusan PTUN Jakarta yang memenangkan kubu mantan Gubernur Bengkulu, Agusrin Najamuddin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dikatakan telah berjanji untuk mengaktifkan kembali Agusrin sebagai kepala daerah.“Jika Agusrin dibebaskan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan PK, maka Presiden berjanji akan mengaktifkan kembali yang bersangkutan sebagai Gubernur Bengkulu,” kata pengacara Agusrin, Yusril Ihza Mahendra lewat rilisnya.Menurutnya, ini tidak hanya berlaku bagi Agusrin saja, tetapi bagi seluruh kepala daerah yang mengalami masalah yang sama. Yakni diberhentikan oleh Presiden SBY karena diduga tersangkut kasus korupsi.Yusril juga mengaku telah berbicara langsung dan bertukar pikiran dengan Presiden SBY di kediaman pribadinya Kamis (17/5) malam. Secara spesifik Presiden mendiskusikan Putusan sela PTUN Jakarta terkait penundaan Keppres 40 dan No 48/P Tahun 2012 tentang pemberhentian Agusrin dan pelantikan Junaidi Hamsyah sebagai Gubernur Bengkulu defenitif. \"Saya katakan bahwa Keppres tersebut mengandung kesalahan, bertentangan dengan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik,\" ujar Yusril, Jumat (18/5).

Yusril menambahkan maka pengadilan menunda pelaksanaan Kepres tersebut sampai ada putusan yang berkekuatan tetap. Prosesnya berlangsung cepat karena waktu yang sangat mendesak, namun telah memenuhi ketentuan hukum acara tentang proses pemeriksaan cepat. Yusril mengaku Presiden telah memahami dan menghargai upaya pengadilan dalam melakukan kontrol terhadap keputusan Presiden. \"Beliau legowo menerima putusan tersebut dan akan mentaatinya. Beliau telah memerintahkan Mendagri untuk melakukan penundaan,\" sambungnya. Tidak hanya itu, Yusril juga mengatakan jika hal itu tidak berlaku hanya bagi Agusrin, tetapi bagi semua kepala daerah yang mengalami masalah yang sama. Selanjutnya Pemerintah akan bersikap hati-hati dalam memberhentikan kepala daerah, jangan sampai melanggar ketentuan hukum yang berlaku. \"Presiden menyampaikan terima kasih atas koreksi yang ditujukan kepada Pemerintah agar Pemerintah terhindar dari kesalahan dalam mengambil keputusan,\" pungkas mantan Menteri Kehakiman dan HAM tersebut.

Sebagaimana diketahui, PTUN memerintah penundaan pelantikan Junaidi Hamsyah setelah Agusrin Najamudin, Gubernur Bengkulu sebelumnya mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara atas Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 40/P Tahun 2012 dan Keppres No 48/P Tahun 2012 tentang pemberhentian Agusrin dari jabatan gubernur dan mengesahkan pengangkatan Junaidi Hamsyah. Agusrin dan pengacaranya memasukan gugatan tersebut bersamaan dengan keluarnya putusan sela yang memerintahkan agar Mendagri untuk menunda pelaksanaan Keppres, yaitu 14 Mei 2012. Karena dikeluarkan pada hari bersamaan dengan dimasukannya gugatan, putusan ini dianggap terlalu cepat dan tidak memenuhi asas-asas peradilan yang baik. Pengadilan tersebut juga tidak mengagendakan pembacaan eksepsi dari pemerintah selaku tergugat.(**)