BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Kepala Bidang Pendidikan SMA, R Wahyu D.P menuturkan, mulai 2019, pola pengerjaan bantuan pemerintah yang bersumber melalui Anggaran Pedapatan Belanja Negara yang diberikan pada sekolah tidak lagi dikelola secara swakelola di sekolah. Pengerjaanya diserahkan sepenuhnya melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
\"Kalau selama ini pengerjaan bantuan ke sekolah dikerjakan dengan sistem swakelola. Mulai tahun depan kementerian meminta pengerjaanya ke PUPR, \" ungkap R Wahyu.
Dengan perubahan sistem tersebut, sekolah diminta fokus dalam proses kegiatan belajar mengajar, dan melaporkan hasil asetnya melalui data pokok pendidik yang valid .Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kata Wahyu, hampir setiap waktu selalu megingatkan kepada kepala sekolah memperbaiki Data pokok Pendidik (Dapodik), sebagai syarat untuk memperoleh bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Pengisian Dapodik dilakukan dengan jujur mulai jumlah siswa, sarana dan prasarana, laboratorium, sanitasi dan lainnya. Pasalnya pemerintah akan memantau kondisi sekolah melalui Dapodik, dengan begitu kucuran bantuan juga dapat dilihat dari sistem tersebut.\"Masih baayak sekolah yang melakukan kesalahan menghitung dan mengimput sarana dan prasaranya,\" ucapnya.
Ditahun 2019, rencananya melalui proposal yang telah diajukan dan didukung Dapodik. Sedikitnya akan ada 7 bantuan yang akan digelontorkan ke SMA di provinsi Bengkulu. Bantuan berupa alat pendidikan, TIK, komputer, sanitasi, dan lainnya hanya saja.
Ia mengimbau agar Sekolah selalu jujur dan melaporkan Dapodik dengan baik. Lewat Dapodik sekolah pasti akan mendapat bantuan. Bantuan pemerintah itu tidak hanya sekolah negeri, perbaikan dapodik juga ditujukan pada sekolah swasta, karena dana pusat juga dikucurkan pada sekolah-sekolah swasta,. \" Dapodik harus dilaporkan secara jujur, kalau sudah terpenuhi sekolah akan dibantu,\" tukasnya.(247)