KEPAHIANG, Bengkulu Ekspress- Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Kepahiang harus memiliki data mengenai jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Agar penentuan penerima bantuan modal atau stimulan dari pemerintah bisa dilaksanakan secara bijak dan arif. Sehingga penyaluran anggaran pemerintah benar-benar tepat sasaran dan membuahkan hasil.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kepahiang, Ahmad Rizal mempertanyakan, cara Dinsos PMD menentukan KUBE yang akan diajukan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu untuk mendapatkan bantuan modal usaha.
\"Kalau tidak punya data jumlah KUBE berapa, bagaimana untuk menentukan siapa penerima bantuan atau hibah. Apakah main tunjuk saja KUBE mana yang dapat,\" kata Rizal.
Menurutnya, Dinsos PMD selaku OPD terkait harus memiliki data mengenai KUBE yang ada di Kabupaten Kepahiang secara keselurahan. Serta memiliki catatan jika KUBE tersebut aktif atau sukses dalam mengembangkan usahanya atau tidak, hingga jika adanya pemerintaan usulan KUBE penerimah bantuan dapat dimaksimalkan oleh pemerintah. \"Kalau tidak tahu KUBE itu aktif berhasil atau tidak, terus bagaimana caranya menentukan siapa yang akan diajukan untuk mendapatkan bantuan itu,\" ucapnya.
Pihaknya kedepan akan melakukan pengecekan ke lapangan mengenai keberadaan KUBE, terutama bagi yang sudah menerima modal usaha. Sehingga dapat diketahui KUBE tersebut maju tau gagal melaksanakan usaha bersamanya. Kadinsos PMD Kepahiang, Jan Johanis Dalos SSos mengakaui, jika belum adanya KUBE yang menonjol di Kabupaten Kepahiang. Meskipun ada yang berhasil melaksanakan usaha seperti di Desa Pematang Donok, Kelurahan Dusun Kepahiang dan Kampung Pensiunan serta Kecamatan Seberang Musi.
\"Secara umum memang belum ada yang menonjol, kami juga melaksanakan evaluasi, kita juga ada permintaan dari kementerian. Tinggal kita tunggu respon dari masyarakatnya,\" jelas Dalos.
Sebelumnya, disinyalir penyaluran dana bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kabupaten Kepahiang sejak tahun 1989 tak terpantau perkembangannya. Bahkan anggaran yang sudah disalurkan juga tak diketahui besarannya oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Kepahiang.
Kabid Sosial Dinsos PMD Kepahiang, Sujarno Dwi Santoso dikonfirmasi sebelumnya mengatakan, pihaknya tidak dapat melaksanakan evaluasi kegiatan KUBE penerima bantaun. Karena tidak adanya anggaran evaluasi dan monitoring disediakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang. \"Tadinya kita mau evaluasi dan monitoring, karena memang dari pemerintah tingkat satu tidak ada itu, namun kita tidak ada anggarannya om,\" ungkap Sujarno.
Namun statmen Surjano sempat dibantah dan diluruskan Jan Jonehanis Dalos yang mengatakan, ada data KUBE tetapi untuk tahun 2017 dan 2018 dengan total jumlah 30. KUBE tersebut mendapatkan bantuan stimulan modal usaha dari pemerintah provinsi berdasarkan usulan. (320)