ARGA MAKMUR BENGKULU UTARA, Bengkulu Ekspress- Wakil Bupati (Wabup) Bengkulu Utara (BU), Arie Septia Adinata SE meminta agar pihak ketiga yang melaksanakan pembangunan infrastruktur agar dikerjakan dengan baik. Jangan sampai ada pekerjaan yang bermasalah di tahun 2018 ini.
‘’Seluruh paket pekerjaan, baik jalan maupun jembatan sudah dilelang yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Bahkan, sebagian besar sudah berjalan dan sudah dilakukan titik nol pekerjaan,’’ ujar Wabup.
Disamping itu, Wabup menjelaskan, pembangunan dan rehap sekolah melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) di tahun 2018 juga telah dianggarkan. Bahkan dari APBD ada sebanyak 2 Sekolah Dasar (SD) dan 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang akan dibangun serta rehab 1 SD. Sedangkan untuk pengajuan di APBD Perubahan ada sebanyak 11 SD dan 6 rehab SMP. ‘’Dari APBD ada 5 sekolah yang akan diperbaiki. Sedangkan dalam APBD-P ada 26 sekolah yang akan diajukan,’’ ungkapnya.
Wabup mengaku, dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) terdapat 15 gedung SD yang akan direhabilitasi. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) sebanyak 6 SD. Untuk SMP, rehabilitasi sebanyak 5 sekolah, pembangunan laboratorium IPA 2 sekolah dan pembangunan gedung perpustakaan 3 sekolah.
‘’Disamping itu juga ada tambahan dana bantuan pemerintah untuk rehabilitasi bangunan gedung SD sebanyak 25 sekolah,’’ terangnya.
Wabup juga menyampaikan pembangunan infrastruktur tujuannya untuk kemajuan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Untuk itu, pembangunan infrastruktur harus kerjakan dengan baik baik, sesuai mutu dan kualitas yang telah ditentukan. ‘’Mari kita awasi seluruh pembangunan yang telah dialokasikan, jangan sampai terjadi penyelewengan yang dapat merugikan masyarakat,’’ tuturnya.
Wabup menyebutkan, infrastruktur yang telah dibangun dapat dipelihara dan dirawat bersama-sama agar tidak mudah rusak. Karena, infrastruktur itu digunakan dan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. ‘’Setidaknya kita bersama-sama menjaga dan merawatnya. Kalau terjadi kerusakan, tentu membutuhkan proses penganggaran lagi dan memakan waktu. Akibatnya, masyarakat yang menanggung resikonya,’’ pungkasnya.(816)